Suasana mencekam menyelimuti pemukiman warga saat juru sita dari pengadilan negeri berupaya membacakan penetapan hukum di lokasi tanah sengketa tersebut. Peristiwa terjadinya kericuhan warga tidak dapat terhindarkan lagi ketika ratusan penghuni lahan menghadang kedatangan petugas gabungan yang mengawal proses eksekusi tersebut. Warga yang menolak dikosongkan tanahnya memasang barikade kayu serta membakar ban bekas di tengah jalan utama menuju pemukiman. Ketegangan semakin meningkat saat massa mulai melemparkan batu ke arah aparat keamanan yang berupaya melakukan pengamanan di lokasi.
Aparat kepolisian yang disiagakan di lokasi berupaya keras meredam emosi massa dengan menyampaikan imbauan secara persuasif melalui pengeras suara. Namun lantaran aksi pelemparan batu semakin tidak terkendali, petugas akhirnya menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan massa yang brutal. Beberapa warga yang diduga menjadi provokator kerusuhan langsung ditangkap dan diamankan oleh petugas menuju mobil tahanan kepolisian. Proses eksekusi sempat terhenti beberapa jam akibat situasi lapangan yang sangat tidak kondusif bagi keselamatan tim juru sita.
Sengketa kepemilikan tanah ini sebenarnya telah berlangsung selama belasan tahun di tingkat pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung. Pihak pemohon eksekusi mengklaim sebagai pemilik sah atas lahan tersebut berdasarkan sertifikat kepemilikan tanah yang diakui oleh negara. Di sisi lain, warga bertahan karena merasa telah mendiami serta merawat lahan pertanian tersebut secara turun-temurun selama puluhan tahun. Ketiadaan solusi kompensasi yang disepakati kedua belah pihak menjadi pemicu utama meletusnya perlawanan fisik warga.
Setelah situasi berhasil dikendalikan oleh aparat keamanan, alat berat akhirnya diturunkan untuk meratakan belasan bangunan liar yang berdiri di atas lahan tersebut. Warga yang pasrah hanya bisa menyaksikan rumah tinggal mereka dirobohkan sambil mengumpulkan sisa-sisa barang berharga yang masih bisa diselamatkan. Terjadinya kericuhan warga ini menjadi catatan kelam dalam proses penegakan hukum perkara pertanahan yang sering kali mengabaikan aspek kemanusiaan. Pemerintah daerah berjanji akan menyediakan penampungan sementara bagi keluarga yang kehilangan tempat tinggal.
Pemerintah daerah setempat mengimbau seluruh pihak untuk selalu menghormati proses hukum yang telah ditetapkan oleh lembaga peradilan negara. Warga yang merasa belum mendapatkan keadilan disarankan untuk menempuh jalur hukum lanjutan tanpa harus menggunakan aksi kekerasan yang merugikan semua pihak. Aparat keamanan dipastikan akan tetap bersiaga di sekitar lokasi eksekusi guna mencegah timbulnya aksi balasan dari warga yang tidak puas. Pemulihan situasi keamanan menjadi prioritas utama agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal.